Hadirnya Kebijakan untuk memindahkan Ibukota Negara(IKN) telah lama digagas, bahkan sejak Presiden Soekarno pada tahun 1950 –an punya pemikiran untuk memindahkan Ibukota. Pada waktu itu, beberapa kota direkomendasikan menjadi tujuan, diantaranya adalah Palangkaraya atau Samarinda di Pulau Kalimantan.

Namun, secara serius rencana itu baru disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada Pidato Kenegaraan 16 Agustus 2019. Presiden Joko Widodo meminta izin dan dukungan dari DPR RI dan rakyat Indonesia untuk memindahkan IKN dari DKI Jakarta ke Pulau Kalimantan. Pada tanggal 26 Agustus 2019, Presiden mengumumkan keputusan pemerintah memindahkan IKN ke Kalimantan Timur, tepatnya di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara. Lokasi ini ada di lahan 180 ribu hektar yang dimiliki pemerintah dengan kawasan induk IKN meliputi wilayah seluas 56.180 Hektar. Ibukota Baru diberi nama NUSANTARA dan RUU IKN disahkan menjadi Undang – Undang dalam Rapat Paripurna DPR RI (Kompas, 18/01/2022).

Banyak pertimbangan pemindahan IKN dari pulau Jawa ke Pulau Kalimantan. Keberlanjutan Jawa yang terbatas terlihat dari deforestasi yang ekstrem, hilangnya keanekaragaman hayati, populasi kota dan urbanisasi yang terus meningkat, lalu lintas jalan yang padat dan tingkat polusi yang tinggi. Jakarta, Ibukota Indonesia saat ini di Pulau Jawa, adalah salah satu kota terpadat di dunia, dan salah satu yang paling terancam oleh perubahan iklim. Dampak negatif terhadap Jakarta akibat perubahan iklim dapat mempengaruhi ekonomi, kesehatan manusia dan lingkungan. Faktor – faktor negatif ini mungkin saja dapat berpindah, setidaknya sebagian, selama tahap awal pemindahan ibukota jika tidak diantisipasi dengan baik proses dan persiapan pemindahannya dari Jakarta ke Kalimantan.

Kalimantan memiliki salah satu kawasan hutan terbesar yang tersisa di Asia Tenggara dan dianggap sebagai hotspot keanekaragaman hayati. 30 % Pulau Kalimantan telah mengalami deforestasi dalam 50 Tahun terakhir. Kalimantan juga memiliki tingkat endemisme biologis yang tinggi, tetapi beberapa spesies endemik yang menjadi simbolnya terancam punah. Pemindahan ibukota adalah salah satu contoh pertama dari migrasi massal yang diperkirakan memberi dampak besar terhadap lingkungan dan akan memberi efek lanjutan dari krisis perubahan iklim. Komunitas internasional menanggapi tentang hal ini dan meragukan Indonesia mampu menciptakan Ibu kota yang cerdas dan berkelanjutan di Kalimantan (Borneo).

Adapun Kota Cerdas (smart city) didefinisikan sebagai kota yang mampu menggunakan SDM, modal sosial, dan infrastruktur teknologi modern untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan kualitas kehidupan yang tinggi, dengan manajemen sumber daya yang bijaksana melalui pemerintahan berbasis partisipasi masyarakat (Caragliu,A ., dkk dalam Schaffers,2010:3). Sementara itu, Presiden Joko Widodo menginginkan desain Ibukota Baru jadi rujukan Smart City Dunia (CNN, 17/02/2021). Bagaimana cara mewujudkan Ibukota Baru Sebagai smart City terbaik di dunia dan mampu menjadi role model untuk menciptakan Quality of Life terbaik dunia? Dengan adanya kemajuan teknologi Artificial Intelligence termasuk Autonomous Weapon di masa depan, apa yang harus dilakukan untuk “bersiap” terintegrasi mandiri sebagai “karya anak bangsa“ dan ibukota yang dibangun sekarang tetap relevan untuk 100-200 tahun mendatang mampu bertahan dengan tantangan iklim, banjir, urbanisasi, pandemi, perang, termasuk perang nubika (nuklir, bilogi, kimia) ?